Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menegaskan bahwa kesepakatan pembangunan infrastruktur dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) tidak hanya memerlukan komitmen investasi, tetapi juga harus dilandasi supremasi hukum dan tata kelola yang kuat.
“Belt and Road Initiative ini bukan hanya tentang membangun jalan. Ini tentang membangun masa depan,” ujar Otto dalam LAWASIA Belt and Road Initiative and Employment Law Conference 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (11/8).
Otto menekankan peran para advokat dalam memastikan kerangka hukum selalu relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, BRI telah menjadi platform penting untuk pertumbuhan dan pembangunan inklusif, di mana manusia ditempatkan sebagai pusat dari seluruh kegiatan.
Sebagai strategi pembangunan global yang diinisiasi pemerintah Tiongkok, BRI mencakup pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional yang tersebar di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika. Otto menggarisbawahi bahwa salah satu aspek paling berpengaruh namun kerap luput dari perhatian adalah kontribusi BRI dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara-negara peserta.
