Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan segera mengumumkan penambahan kuota bagi penerima hunian yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengumuman ini diharapkan menjadi langkah lanjutan dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.Maruarar, yang berbincang di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada malam Selasa, menyatakan harapannya bahwa pengumuman tersebut akan segera berlangsung. Ia menekankan bahwa hunian bersubsidi ini sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan bahwa lembaga perbankan turut merasa senang dengan adanya program ini, terutama karena pajak kredit yang rendah. Sejak dimulainya Kabinet Merah Putih pada tanggal 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025, selama kurun waktu 130 hari kepemimpinan, Presiden Prabowo telah berhasil mengoperasikan sebanyak 110.000 unit hunian MBR. Beberapa di antaranya bahkan sudah diserahterimakan kepada penerima. Maruarar mengungkapkan bahwa kementeriannya berusaha keras untuk meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia, sesuai dengan anggaran pemerintah yang telah disiapkan untuk tahun 2024, yaitu sebesar 220.000 hunian MBR.Namun, Maruarar mengakui terdapat dua tantangan yang harus dihadapi Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Tantangan pertama adalah memastikan bahwa subsidi untuk hunian MBR tepat sasaran. Untuk itu, Kementerian PKP berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan data mengenai masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. Menurutnya, hunian MBR seharusnya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang datanya ditentukan secara spesifik dari BPS, sehingga bisa dihindari kesalahan dalam penyaluran subsidi.Tantangan kedua berkaitan dengan kualitas konstruksi bangunan yang disediakan. Maruarar mencatat bahwa ada beberapa pengembang properti yang kurang teliti dalam proses pembangunan, yang mengakibatkan beberapa hunian tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Sebagai respons, ia telah membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP, termasuk dirinya sendiri, untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap kualitas hunian subsidi.Menyangkut hasil temuan tim kurator, Maruarar menjelaskan bahwa meskipun banyak hunian MBR yang berkualitas baik, ada pula unit hunian yang mengalami masalah konstruksi akibat kelalaian dari pengembang. Ia memberikan contoh konkret dari temuan yang terjadi di Bekasi, di mana salah satu hunian subsidi baru berusia satu tahun namun sudah menunjukkan kerusakan pada lantai, seperti ketidakrataan dan bergelembung. Ada juga yang mengalami masalah aksesibilitas, sehingga saat hujan deras, hunian-hunian tersebut terancam banjir.Maruarar menekankan bahwa hal-hal semacam itu perlu diantisipasi dalam program pembangunan hunian MBR ke depannya selama era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agar masyarakat dapat menikmati hunian yang layak dan berkualitas meski didanai oleh pemerintah.
