Jakarta — Situasi politik kembali memanas setelah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menjadi salah satu dari 10 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini menarik sorotan tajam, bukan hanya karena sosoknya merupakan kepala daerah muda yang sedang naik daun, tetapi juga karena respons dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dinilai berupaya melempar tanggung jawab dan bahkan menuding lembaga penegak hukum tidak adil. Liputan6
Dalam pernyataan resminya, Ketua DPP PDIP bidang organisasi dan keanggotaan Andreas Hugo menyatakan bahwa partainya menghormati proses hukum atas penangkapan tersebut. Namun, Andreas langsung menekankan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh kader seperti Ade Kuswara bukan cerminan ajaran partai. Ia menyebut bahwa PDIP sudah berkali-kali mengingatkan kadernya untuk menjauhi perilaku koruptif, dan bahwa kasus ini adalah “tanggung jawab pribadi” Bupati Bekasi. Liputan6
“Partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi. Ketika terjadi kasus seperti ini, itu tentu adalah tanggung jawab pribadi,” ujar Andreas Hugo kepada awak media pada Jumat (19/12/2025). Pernyataan ini sekaligus menjadi bentuk pembelaan awal PDIP terhadap salah satu kadernya yang kini sedang diperiksa intensif oleh KPK di Gedung Merah Putih Jakarta. Liputan6
Serangan Balik: PDIP Sindir KPK dan Tuduh “Alat Politik”?
Tak hanya menekankan soal tanggung jawab pribadi, Andreas juga menyampaikan pesan yang memicu kontroversi: ia berharap agar KPK berlaku adil dan tidak “menjadikan hukum sebagai alat politik”. Pernyataan seperti ini kemudian dibaca oleh sejumlah kalangan sebagai upaya membela kader partai sambil memojokkan lembaga antikorupsi. Liputan6
“Kita tahu banyak indikasi kasus yang lebih besar yang seharusnya ditindaklanjuti, namun didiamkan, bahkan lenyap begitu saja,” imbuh Andreas dalam pernyataannya yang kemudian menjadi viral di media sosial. Kritikus politik langsung menyerang pernyataan ini, menyatakan bahwa PDIP berusaha mempolitisasi proses hukum demi melindungi kadernya sendiri. Liputan6
