Reaksi Publik dan Tekanan Politik
Pernyataan PDIP tentang proses hukum yang “tidak boleh dijadikan alat politik” langsung mendapat kritik dari berbagai pihak. Banyak kalangan justru menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk tekanan politik terhadap lembaga pemberantas korupsi yang sebenarnya sedang menjalankan tugasnya sesuai hukum. Hal ini semakin memicu perdebatan tentang hubungan antara kekuasaan partai politik dan independensi lembaga penegak hukum di Indonesia. Liputan6
Sementara itu, tokoh nasional seperti Wakil Ketua MPR RI bahkan menyatakan bahwa kejadian OTT terhadap kepala daerah seperti Ade harus menjadi “alarm” bagi seluruh pejabat publik agar menjaga amanat rakyat dan menjauhi perilaku korupsi. Pernyataan seperti ini kemudian banyak dibagikan di media sosial dengan tagar #AntiKorupsi dan #BupatiBekasi, menunjukkan gelombang opini publik yang lebih kritis terhadap politisi yang terjerat kasus hukum. news.detik.com
