Nasaruddin ingin memastikan bahwa keberadaan Amirul Hajj benar-benar dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah Arab Saudi akan melakukan intervensi langsung jika terjadi kendala teknis dari pihak penyedia layanan. "Ada kesepahaman yang baik. Tapi kita juga harus paham batasan hukum nasional Saudi. Maka komunikasi dan koordinasi lintas tim menjadi sangat penting," ujar Nasaruddin.
Lebih lanjut, Nasaruddin menambahkan bahwa ada peran 22 Musytasyar Dini yang menyertai Amirul Hajj, sebagian di antaranya adalah ulama perempuan. Pemilihan ulama perempuan sebagai Musytasyar Dini ini merupakan upaya pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan mayoritas jemaah perempuan.
Sebagai informasi, delegasi Amirul Hajj 2025 diisi oleh sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, baik pemerintahan, organisasi kemasyarakatan keagamaan, hingga akademisi. Mereka adalah Wamenag Muhammad Syafi'i, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Penasihat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Selain itu, ada juga Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Arif Satria, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Jojon Novandri.
