Belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025 telah mengalami tiga kali perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Perubahan terakhir terjadi setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono pada Senin (9/9/2024).
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan hasil penelitian yang teliti antara Presiden terpilih, Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Keuangan. Isa menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024).
Isa menegaskan bahwa meskipun terdapat perubahan nominal dalam belanja negara, tidak ada perubahan dari sisi defisit RAPBN 2025 yang tetap sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB. Perubahan belanja hanya memindahkan pos dari anggaran belanja non kementerian atau lembaga (K/L) ke belanja (K/L), serta mempertimbangkan kenaikan target pendapatan negara dari Rp 2.996,87 triliun menjadi Rp 3.005,13 triliun.
Rincian perubahan belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari Rp 2.693,18 triliun menjadi Rp 2.701,41 triliun. Rincian dari belanja negara yang berubah terbagi ke dalam tiga aspek, yakni rancangan awal RAPBN 2025, postur sementara hasil rapat kerja dengan Banggar pada 4 September 2024, serta hasil pertemuan Prabowo-Sri Mulyani yang dibawa ke dalam rapat Banggar pada 10 September 2024.
Rincian Perubahan Belanja Negara dalam RAPBN 2025
A. Rancangan Awal RAPBN 2025
- Total belanja pemerintah pusat: Rp 2.693,18 triliun
- Belanja K/L: Rp 976,78 triliun
- Belanja non K/L: Rp 1.7116,39 triliun
- Program pengelolaan utang: Rp 552,85 triliun
