Mendengar jawaban Salusra, Mufti mempertanyakan bagaimana mungkin Dirut KAI tidak hadir dalam rapat persetujuan PMN. Padahal, PMN yang diminta KAI nominalnya tidak sedikit.“Mohon izin pimpinan, ini kita mau bahas soal persetujuan PMN. Artinya PMN tidak penting buat Pak Dirut, lebih penting Siemens tadi. Kalau perlu (rapat ini) ditunda saja kalau memang tidak penting. Atau tiadakan saja dengan KAI ini pak,” ucap Mufti. Senada, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengatakan bahwa nominal PMN yang diajukan KAI tidak sedikit.“Iya pimpinan, ini nilainya tidak kecil pimpinan yang diminta ini. Tapi dirut tidak hadir,” ucap Darmadi.
Melihat polemik yang terjadi, Mohamad Hekal selaku pimpinan rapat pun menjelaskan bahwa dirinya telah menerima surat dari KAI pada 5 Juli 2024. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Dirut KAI tidak bisa hadir karena sedang bertemu CEO Siemens Asia Pacific di Paris, Prancis.
KAI, sambung Hekal, juga telah menugaskan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI serta Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI untuk hadir dalam rapat persetujuan PMN pada hari ini.“Ini beliau kenapa sebetulnya kemarin (rapat terakhir) pun tidak hadir, dan itu dikomunikasikan kepada pimpinan. Sehingga kita minta paling tidak beliau bisa hadir untuk menjelaskan, lalu selanjutnya kita berikan diwakilkan. Kalau enggak, tadinya enggak ada. Ada di Eropa pak. Itu ditunda berangkatnya karena saya minta hadir dulu ketemu teman-teman,” jelas Hekal.
Rapat pun kembali dilanjutkan karena Salusra menegaskan bahwa dirinya sudah diberikan kewenangan untuk mewakili Dirut KAI hadir pada rapat hari ini. Kewenangan tersebut juga sudah dilimpahkan secara hukum.“Izin, secara hukum memang sudah dilimpahkan pak kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI untuk memegang kuasa Direktur Utama,” kata Salusra.
