“Digitalisasi tidak boleh hanya jadi proyek pencitraan pusat. Harus ada pemerataan infrastruktur dan kompetensi hingga ke desa,” kata Indra Wahyudi, peneliti kebijakan publik dari Pusat Reformasi Administrasi Negara.
Transparansi dan Antikorupsi Masih Lemah
Salah satu tujuan digitalisasi adalah memangkas peluang korupsi dan mempercepat pelayanan. Tapi jika sistem hanya mengganti kertas dengan layar tanpa akuntabilitas, maka hanya akan mengganti bentuk, bukan memperbaiki esensinya.
“Pungli masih terjadi karena celahnya tetap ada. Petugas bisa dengan mudah bilang sistemnya error untuk minta uang lebih,” jelas Indra.
Solusi: Percepat Infrastruktur, Latih Aparat, Libatkan Masyarakat
Para pakar menekankan pentingnya membangun infrastruktur teknologi yang merata, melatih aparat agar melek digital, dan melibatkan masyarakat dalam mengawasi kinerja pelayanan publik berbasis teknologi.
