Selain itu, TNI telah menyiapkan bantuan lebih lanjut yang akan dikirim ke Gaza, termasuk sebuah kapal perang (KRI) yang akan berfungsi sebagai rumah sakit terapung, peralatan pertahanan tambahan, dan dukungan logistik.
Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung upaya perdamaian di Gaza. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menindaklanjuti resolusi gencatan senjata yang diadopsi pada 21 Mei 2024. Marsudi menekankan pentingnya penyelesaian konflik Israel-Palestina dan memberikan perlindungan bagi warga sipil Palestina.
Melibatkan warga sipil dalam misi penjaga perdamaian adalah langkah yang luar biasa dan menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat Palestina. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perdamaian dan keamanan global semakin meningkat di Indonesia.
Terkait dengan hal ini, perhatian juga harus diberikan pada persiapan yang matang bagi warga sipil yang akan bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian. Mereka harus dilatih dengan baik, tidak hanya untuk menjalankan tugas-tugas teknis, tetapi juga dalam hal pemahaman tentang konflik, pengelolaan ketegangan, perlindungan sipil, dan hak asasi manusia. Kesiapan mental dan pengetahuan tentang lingkungan konflik juga menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam proses rekrutmen dan pelatihan.
