Namun, Jenderal Agus tidak menjelaskan prosedur khusus yang harus diikuti warga sipil untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian, juga tidak menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi warga sipil untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian ke Gaza. Diketahui bahwa TNI telah menyiapkan 1.394 personel penjaga perdamaian untuk misi di Gaza. Pasukan ini akan bertanggung jawab atas keamanan, pembangunan fasilitas publik, dan layanan medis.
Selain itu, TNI telah menyiapkan bantuan lebih lanjut yang akan dikirim ke Gaza, termasuk sebuah kapal perang (KRI) yang akan berfungsi sebagai rumah sakit terapung, peralatan pertahanan tambahan, dan dukungan logistik.
Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung upaya perdamaian di Gaza. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menindaklanjuti resolusi gencatan senjata yang diadopsi pada 21 Mei 2024. Marsudi menekankan pentingnya penyelesaian konflik Israel-Palestina dan memberikan perlindungan bagi warga sipil Palestina.
Melibatkan warga sipil dalam misi penjaga perdamaian adalah langkah yang luar biasa dan menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat Palestina. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perdamaian dan keamanan global semakin meningkat di Indonesia.
