Terkait dengan hal ini, perhatian juga harus diberikan pada persiapan yang matang bagi warga sipil yang akan bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian. Mereka harus dilatih dengan baik, tidak hanya untuk menjalankan tugas-tugas teknis, tetapi juga dalam hal pemahaman tentang konflik, pengelolaan ketegangan, perlindungan sipil, dan hak asasi manusia. Kesiapan mental dan pengetahuan tentang lingkungan konflik juga menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam proses rekrutmen dan pelatihan.
Selain itu, pembentukan jaringan dukungan dan pemulihan pasca-misi di Indonesia juga akan menjadi hal yang penting untuk dipersiapkan. Dukungan psikologis dan reintegrasi sosial bagi mantan personel penjaga perdamaian bisa menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mendukung partisipasi warga sipil dalam misi perdamaian.
Keterlibatan warga sipil dalam penjaga perdamaian juga dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Dengan berperan aktif dalam upaya perdamaian di Gaza, Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah aktor penting dalam upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas global.
Partisipasi warga sipil dalam misi penjaga perdamaian juga mengindikasikan semakin besarnya peran masyarakat sipil dalam menanggapi perang dan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Dukungan dalam bentuk partisipasi aktif tersebut sejalan dengan semangat kerjasama internasional untuk menyelesaikan konflik-konflik global dengan cara yang lebih inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan. Adanya dukungan dari pemerintah Indonesia untuk keterlibatan warga sipil dalam misi penjaga perdamaian juga mencerminkan keberpihakan Indonesia terhadap keadilan global dan kemanusiaan.
