Menko PMK Pratikno kembali ke panggung politik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sekretariat Negara di masa pemerintahan Joko Widodo. Pratikno menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 28 Maret 2024 yang mencatat harta kekayaannya mencapai Rp15.055.974.417.
Harta kekayaan Pratikno tersebut terdiri dari beberapa komponen, termasuk empat bidang tanah dan bangunan di Sleman yang nilainya mencapai Rp7.364.096.250. Selain itu, juga tercatat kekayaannya berupa alat transportasi dan mesin, antara lain Toyota Yaris tahun 2010 senilai Rp100.000.000, Toyota Crown 2009 senilai Rp315.000.000, dan Suzuki Jimny Tahun 2020 senilai Rp425.000.000.
Tak hanya itu, kekayaan Pratikno juga meliputi harta bergerak lainnya senilai Rp387.048.100, surat berharga senilai Rp426.307.930, kas dan setara kas mencapai Rp7.070.732.376, serta harta lainnya senilai Rp299.557.331. Namun demikian, dalam LHKPN yang disampaikan, Pratikno juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp1.331.767.570.
Kembali ke panggung politik sebagai Menko PMK, Pratikno perlu mengelola kekayaannya dengan bijak. Sebagai sosok yang memegang peran strategis dalam pembangunan manusia dan kebudayaan, integritas dan transparansi dalam mengelola kekayaan pribadinya menjadi sebuah tuntutan moral yang tak terpisahkan. Hal ini untuk memastikan bahwa Pratikno dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam tata kelola keuangan yang baik.
Menjadi seorang menteri dengan kekayaan yang tercatat dalam LHKPN memunculkan tanggung jawab tambahan, terutama dalam menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki tidak dipengaruhi oleh kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan etika dan integritas. Hal ini tentu memiliki dampak signifikan terhadap citra seorang pejabat negara.
