Selain itu, kehisaban atas harta kekayaan tersebut juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari konsep good governance dalam pemerintahan. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam melaporkan kekayaan pribadi menjadi aspek yang tak boleh diabaikan agar terjaminnya netralitas Pratikno dalam menjalankan tugasnya sebagai Menko PMK. Dalam konteks ini, proses pengawasan terhadap kepatuhan para pejabat publik dalam melaporkan kekayaan pribadi menjadi sebuah keharusan.
Sebagai seorang tokoh publik, Pratikno juga memiliki peran penting dalam memberikan teladan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya melaporkan harta kekayaan pribadi secara transparan. Sikap terbuka dan jujur dalam melaporkan kekayaan yang dimiliki akan menjadi gambaran bagaimana seharusnya para pemimpin negara dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
Perlu diingat bahwa tanggung jawab moral sebagai seorang pejabat negara tidak hanya terletak pada kinerja dan integritas dalam menjalankan tugas, tetapi juga pada prinsip dan nilai-nilai yang diperlihatkan dalam kehidupan pribadi. Oleh karena itu, dalam menangani harta kekayaan sebesar Rp15 miliar, Pratikno memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar untuk memastikan bahwa kekayaan tersebut dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, laporan kekayaan Pratikno juga menjadi penting sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di tingkat pemerintahan. Dengan adanya transparansi mengenai kekayaan pribadi para pejabat negara, diharapkan dapat memberikan sinyal positif dalam membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara.
