Sejak dibangun pada tahun 2019 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) kabupaten Bandung Barat (KBB) Jawa Barat terpantau tak berpenghuni. Padahal gedung tersebut sudah menghabiskan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 146 Miliar pada 2019.
Kepala Bidang Penataan Bangunan Prasarana Permukiman dan Konstruksi Dinas PUPR Bandung Barat Rahmat Ardiansyah menyebutkan alasan belum digunakannya gedung DPRD itu disebabkan adanya kekurangan sarana prasarana tambahan. Dana sebesar Rp 146 miliar seharusnya cukup untuk membangun gedung yang representatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, kenyataannya jauh dari harapan.
Dari investigasi yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan proyek ini. Pertama, kurangnya perencanaan yang matang sebelum proyek dimulai. Rencana yang kurang matang seringkali menjadi akar permasalahan dalam proyek konstruksi. Selain itu, pengawasan yang tidak memadai serta kurangnya akuntabilitas dari pihak terkait juga turut berperan dalam kegagalan proyek ini.
Selanjutnya, faktor eksternal seperti adanya perubahan regulasi atau kebijakan dari pemerintah juga dapat mempengaruhi kelancaran sebuah proyek. Namun, hal ini seharusnya dapat diantisipasi dengan melakukan analisis risiko secara menyeluruh sebelum proyek dimulai.
