Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya memastikan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk menuntaskan perkara-perkara kejahatan pertanahan yang ada di wilayah hukum Polda Bali. Dalam sebuah rapat koordinasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan di Kawasan Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (14/11/2024), Daniel menegaskan bahwa masalah pertanahan tidak terlepas dari variabel lain.
Menurutnya, tidak hanya masalah pidana saja yang menjadi fokus, namun juga masalah-masalah keperdataan serta terkait dengan tata usaha negara. "Terkait dengan penerbitan sertifikat yang sudah terlanjur terbit, kadang-kadang dalam proses penerbitan itu ada masalah yang dibuka kembali sehingga inilah yang menjadi tantangan kita," ungkap Daniel.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihak kepolisian akan berkolaborasi dengan Kementerian ATR BPN untuk membentuk Satgas Mafia Tanah. Kolaborasi ini juga akan melibatkan kejaksaan dan instansi terkait di provinsi lain guna penanganan perkara ini hingga tuntas. Hal ini penting karena jika penanganan tidak tuntas, maka bisa berkembang dengan keterlibatan pelaku kejahatan yang lain.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid, menyatakan bahwa sebanyak 60 persen konflik pertanahan di Indonesia melibatkan oknum internal di dalam kementeriannya. "Jika dipersentasikan konflik pertanahan di Indonesia, 60 persennya melibatkan oknum internal di kementerian kami," ucap Nurson.
