Selain menyoroti peran Kemenkominfo dalam memberantas praktik joki tugas, Agung juga menekankan perlunya institusi pendidikan dan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap para pelaku joki tugas. Dia menunjuk kesepakatan dari Forum Rektor Indonesia yang mengusulkan sanksi tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga secara pidana bagi para pengguna joki tugas. Agung berpendapat bahwa sanksi yang tegas perlu diberlakukan guna memberikan efek jera dan mencegah praktik tersebut terus berlanjut. Terkait dengan ini, Agung juga menegaskan bahwa praktik curang dalam penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi tidak boleh dilegalkan, dan para pelaku seharusnya mendapat hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
Di samping usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi pendidikan, Agung juga menekankan peran individu, terutama mahasiswa dalam mencegah praktik joki tugas. Dia berharap agar mahasiswa Indonesia tidak menggunakan joki tugas sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan tugas-tugas akademisnya, sehingga nantinya lulus sebagai sarjana yang sesungguhnya dengan ilmu dan keterampilan yang diperoleh secara jujur.
Fenomena joki tugas telah menjadi perbincangan yang ramai di media sosial, dimana praktik tersebut tidak hanya berkembang dalam skala kecil, tetapi bahkan ada yang telah membentuk perusahaan terbatas (PT) untuk menyediakan jasa tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang besar dari kalangan mahasiswa akan joki tugas, yang tercermin dari jumlah pengikut dan promosi yang diberikan oleh selebgram.
