Direktur Institute for Development of Economic and Social Analysis (IDEAS), Yusuf Wibisino, telah mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir cenderung tidak inklusif dan tidak berkelanjutan. Ia melihat adanya dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesenjangan yang semakin rendah.
Menurut Yusuf, periode antara 2015 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5% per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan periode 2005-2014 yang mencapai sekitar 6% per tahun. Narasi dan gagasan besar pembangunan infrastruktur dan hilirisasi tambang yang digulirkan oleh Presiden Jokowi dinilainya belum mampu mentransformasi perekonomian dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Selanjutnya, mari kita telaah langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia.
Pertama-tama, langkah nyata yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya distribusi yang adil dalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata untuk memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini memerlukan perencanaan yang matang dalam pembentukan kebijakan ekonomi guna menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam peluang ekonomi bagi semua elemen masyarakat.
Selain itu, reformasi struktural juga sangat diperlukan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dan kekayaan di Indonesia. Upaya untuk mengurangi kesenjangan harus diiringi dengan langkah-langkah konkret seperti kebijakan pajak yang progresif, penguatan perlindungan sosial, dan insentif bagi investasi di daerah-daerah yang tertinggal. Dengan demikian, diperlukannya keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat pesisir, masyarakat adat, dan masyarakat lokal yang rentan terpinggirkan oleh proses pertumbuhan ekonomi.
