“Kalau uangnya nganggur, rakyat rugi dua kali: proyek tidak jalan, ekonomi lokal juga tidak tumbuh,” kata Yudi.
Faktor Teknis dan Politik Berkelindan
Beberapa kepala daerah mengeluhkan bahwa proses birokrasi terlalu rumit, dan seringkali perubahan kebijakan pusat memperlambat pelaksanaan di lapangan. Di sisi lain, ada pula yang menuding intervensi politik dalam proses penganggaran menjadi penghambat.
“Sering kali usulan program digeser karena kepentingan elite daerah. Akhirnya jadi tarik-menarik, sementara rakyat menunggu hasil,” ungkap seorang pejabat eselon di salah satu provinsi besar.
Pengawasan Lemah, Tapi Tuntutan Tinggi
Serapan rendah juga tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja buruk. Banyak pejabat daerah merasa lebih memilih menahan anggaran daripada menanggung risiko hukum karena pengawasan yang kaku dan tidak kontekstual.
“Kami takut salah prosedur. Lebih aman tidak menyerap dana daripada bermasalah di kemudian hari,” ujar seorang kepala dinas yang enggan disebut namanya.
