Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyatakan komitmennya untuk menyederhanakan komponen skema Gross Split dalam upaya untuk mendorong investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam industri migas.
Menurut Arifin, langkah tersebut diharapkan dapat menggairahkan investasi yang dilakukan oleh KKKS. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan peninjauan kebijakan termasuk revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017 yang berkaitan dengan perpajakan hulu migas serta pembebasan pajak tidak langsung, termasuk pajak bumi dan bangunan pada tahap eksploitasi.
"Kami akan memberikan insentif di kegiatan hulu migas dengan Keputusan Menteri untuk membuat ekonomi KKKS menjadi lebih menarik. Kami juga menyediakan insentif agar Internal Rate of Return (IRR) dan produk indeksnya tetap terjaga. Kemudian kami akan memberikan skema yang lebih fleksibel, bisa dari Gross Split menjadi Cost Recovery. Dahulu kewajibannya harus Gross Split, tapi ternyata metode tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi bagi KKKS," ungkap Arifin.
