Hutan adat merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Papua. Hutan tersebut memiliki nilai ekologis, budaya, dan sosial yang tinggi. Namun, ancaman deforestasi semakin mengintai hutan adat Papua, terutama dengan rencana pembabatan 36 ribu hektar hutan adat di wilayah tersebut.
Pada akhir Mei 2024, Suku Awyu dan Moi bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Mereka meminta MA membatalkan izin perusahaan sawit yang tengah mereka lawan. Hutan adat juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, menjaga sumber air, dan menyimpan cadangan karbon yang penting untuk menghadapi perubahan iklim. Pembatalan izin perusahaan sawit ini tidak hanya dapat memulihkan hak-hak masyarakat adat yang telah dirampas, tetapi juga bisa menyelamatkan hutan di Papua.
Namun, rencana pembabatan 36 ribu hektar hutan adat di Papua telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Awal gugatan mereka kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Oleh karena itu, suku Awyu mengajukan permohonan kasasi kepada MA terkait perkara tersebut. Mereka berharap MA dapat mengabulkan kasasi tersebut sehingga hutan Papua tetap terjaga. Pembabatan hutan adat tersebut dapat berdampak luas pada keberlangsungan ekologi, kehidupan masyarakat adat, dan juga perubahan iklim secara global. Dalam konteks ini, keberpihakan pada kepentingan masyarakat adat dan pelestarian lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama.
Hutan adat Papua memiliki peran yang sangat penting dalam pemeliharaan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Hutan tersebut bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan material seperti kayu dan hasil hutan lainnya, tetapi juga sebagai penjaga kearifan lokal dan warisan budaya masyarakat Papua. Rencana pembabatan hutan adat ini sangat disayangkan karena dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat adat dan kelestarian budayanya.
