Selain itu, Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Tiongkok mengklaim bahwa negara ini telah membangun jaringan jaminan sosial terbesar di dunia. Mereka menyatakan bahwa jumlah orang yang terdaftar dalam asuransi hari tua dasar, asuransi pengangguran, dan asuransi kecelakaan kerja masing-masing mencapai 1,07 miliar, 245 juta, dan 301 juta.
Meskipun Presiden Tiongkok, Xi Jinping, adalah pendukung konsep kesejahteraan umum, bantuan tunai sekali dalam jangka waktu yang singkat masih jarang dilakukan. Bahkan, hal ini tidak pernah dilakukan selama negara ini mengalami pandemi Covid-19. Huang Yiping, seorang anggota utama dari bank sentral Tiongkok, menyatakan, "Bahkan selama pandemi Covid, Tiongkok tidak memberikan subsidi tunai kepada rumah tangga dan perusahaan, tidak seperti pemerintah lain seperti Amerika Serikat dan Eropa."
Perekonomian Tiongkok telah terkena dampak dari serangkaian data ekonomi yang menunjukkan kondisi yang lesu. Hal ini disebabkan oleh jumlah warga Tiongkok yang cenderung lebih memilih menabung daripada melakukan pengeluaran, sehingga angka konsumsi dan penjualan ikut turun.
Langkah pemberian bantuan tunai yang diambil oleh pemerintah Tiongkok dinilai sebagai upaya konkret dalam mendukung kesetaraan ekonomi di berbagai wilayah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Melalui program pembangunan kesejahteraan masyarakat, Tiongkok berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warganya dalam meraih kesejahteraan. Menariknya, program ini juga sejalan dengan konsep kesejahteraan umum yang diperkenalkan sejak era pendiri negara ini, Mao Zedong, yang tetap relevan hingga saat ini.
