Pembentukan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu tonggak sejarah penting dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Sejak berdirinya pada 24 Oktober 1945, PBB telah memainkan peran krusial dalam menyelesaikan konflik antar bangsa, mengembangkan hubungan internasional yang harmonis, dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam artikel ini, kita akan membahas sejarah pembentukan PBB dan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi ini dalam menciptakan perdamaian dunia.
Sejarah pembentukan PBB bermula dari pengalaman pahit Perang Dunia II, di mana masyarakat internasional menyaksikan kehancuran serta penderitaan yang disebabkan oleh konflik berskala besar tersebut. Melalui Konferensi Dumbarton Oaks pada tahun 1944, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Tiongkok menjadi inisiator utama dalam merumuskan ide pembentukan sebuah badan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik berskala besar di masa depan. Upaya ini kemudian mencapai puncaknya pada Konferensi San Francisco pada tahun 1945, di mana Konstitusi PBB akhirnya disetujui dan ditandatangani.
Pada saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota yang tergabung dalam enam badan utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Keuangan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. Melalui badan-badan ini, PBB mencoba untuk menciptakan mekanisme kerjasama internasional yang dapat mencegah terjadinya konflik berskala besar, menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, serta mengembangkan kerjasama dalam hal pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Salah satu wewenang yang paling krusial dari PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini tercermin dalam peran Dewan Keamanan yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dunia dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik antar negara, seperti misi pemeliharaan perdamaian, sanksi ekonomi, hingga intervensi militer. Meskipun sering kali dihadapkan pada kritik terkait kinerjanya, Dewan Keamanan tetap menjadi platform utama dalam menyelesaikan konflik internasional.
