Kementerian Luar Negeri Ukraina pada Senin (2/9/2024) mengecam dan marah besar atas kegagalan Mongolia untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang berkunjung. Kegagalan penangkapan yang didasarkan pada surat perintah internasional ini memberikan pukulan telak bagi sistem hukum pidana internasional.
Menurut informasi yang dihimpun, Putin diketahui tiba di Mongolia pada Senin (2/9/2024) untuk melakukan pembicaraan yang kemungkinan akan difokuskan pada jaringan pipa gas baru yang menghubungkan Rusia dan China. Meskipun kehadiran Putin dalam kunjungan tersebut menjadi sorotan utama, kegagalan Mongolia dalam menangkapnya menjadi kontroversi tersendiri.
Surat perintah penangkapan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang dikeluarkan tahun lalu terhadap Putin mewajibkan 124 negara anggota pengadilan tersebut, termasuk Mongolia, untuk menangkap presiden Rusia dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili jika ia menginjakkan kaki di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Putin.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhiy Tykhyi, tidak menyembunyikan kekecewaannya. Dia menyatakan bahwa kegagalan Mongolia menangkap Putin merupakan pukulan berat bagi Mahkamah Pidana Internasional dan sistem hukum pidana. Lebih lanjut, Tykhyi juga menuliskan pesan yang tegas di aplikasi perpesanan Telegram, menyebut Mongolia sebagai "penyokong penjahat" yang harus bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dituduhkan kepada Putin.
