Korea Selatan dan Jepang baru-baru ini mengumumkan penerapan sanksi terpisah yang ditujukan kepada perusahaan, kapal, dan individu yang diduga terlibat dalam transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia. Hal ini terkait dengan dugaan penyediaan senjata Korea Utara ke Rusia untuk digunakan dalam konflik di Ukraina, yang merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa hari sebelum para pemimpin Korea Selatan, Jepang, dan China bertemu di Seoul dalam pertemuan puncak trilateral pertama dalam hampir lima tahun.
Tuduhan ini mencuat setelah Pyongyang diduga mengirimkan ribuan kontainer amunisi ke Rusia. Para ahli juga menyatakan bahwa uji coba senjata yang dilakukan oleh Korea Utara baru-baru ini mungkin ditujukan untuk digunakan oleh Rusia di medan perang di Ukraina. Pada hari Jumat (24/5), juru bicara pemerintah Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengecam keras dugaan kesepakatan tersebut. Ia menyatakan bahwa Tokyo telah bekerja sama dengan sekutu seperti Amerika Serikat untuk membekukan aset 11 kelompok dan satu individu yang terlibat dalam bantuan militer Rusia-Korea Utara yang dimaksudkan untuk mendukung invasi Moskow ke Ukraina. Hayashi juga menambahkan bahwa hal ini melanggar resolusi keamanan PBB yang secara tegas melarang transfer senjata dan material terkait Korea Utara.
