Begitu pentingnya transparansi dalam pemerintahan, hingga banyak negara yang terus berupaya memperbaiki sistem mereka agar dapat lebih terbuka dan akuntabel. Penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik sudah menjadi prioritas di banyak negara maju.
Sebagai contoh, negara-negara Nordik seperti Swedia dan Finlandia telah menempatkan transparansi sebagai salah satu pilar utama dalam kebijakan pemerintah mereka. Sistem digital yang maju, di mana publik dapat mengakses data dan informasi terkait anggaran, pengeluaran, serta kebijakan pemerintah menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Berdasarkan survei yang dilakukan, terdapat juga kecenderungan bahwa negara-negara dengan praktik pencegahan korupsi yang baik memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Hal ini berkaitan dengan penyediaan layanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.
Berikut adalah beberapa negara yang dapat dicontoh dalam hal praktik pemerintahan yang bersih dan transparan, serta rendahnya korupsi, sebagaimana tercantum dalam CPI 2024:
1. Denmark
2. Finlandia
3. Singapura
4. Selandia Baru
5. Luksemburg
6. Norwegia
7. Swiss
8. Swedia
9. Belanda
10. Australia
Dengan pemahaman ini, diharapkan agar negara-negara lain, termasuk Indonesia, dapat belajar dari prestasi negara-negara tersebut dalam meningkatkan tingkat transparansi dan pencegahan korupsi. Kemandirian suatu negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.
