Ormas yang diduga melakukan aksi premanisme kini tak hanya mengganggu pelaku UMKM tetapi juga proyek strategis nasional. Fenomena ini semakin meresahkan, karena keberadaan ormas tersebut tidak hanya mengintimidasi pelaku usaha kecil, tetapi juga mengancam kelangsungan proyek-proyek yang mengedepankan investasi dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Dari pedagang es teh hingga proyek investasi triliunan rupiah, semua tak luput dari pemalakan ormas.
Dewasa ini, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi korban pemalakan ormas. Mereka yang biasanya mengandalkan penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup, tiba-tiba harus membayar 'uang perlindungan' kepada ormas tertentu agar usaha mereka tidak diganggu. Salah satu contohnya adalah seorang pedagang es teh yang harus memberikan sejumlah uang setiap minggu kepada ormas setempat. Situasi ini jelas membuat para pedagang tertekan dan hampir tidak ada jalan keluar untuk menghadapi intimidasi tersebut.
Di sisi lain, proyek strategis nasional yang seharusnya menjadi pendorong ekonomi negara kini berada dalam ancaman serupa. Investasi triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan menciptakan lapangan pekerjaan ternyata tidak bisa lepas dari praktik pemalakan ini. Pengembang proyek sering kali dihadapkan pada tuntutan dari ormas yang meminta imbalan untuk "memfasilitasi" kelancaran proyek. Hal ini tentu menambah biaya dan dapat menghambat akselerasi pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas negara.
