Kepentingan publik dalam APBN tidak hanya sebatas alokasi anggaran untuk program yang terlihat. Namun, pemahaman akan dinamika politik dan ekonomi, serta tantangan global yang dihadapi negara, juga harus menjadi bagian dari diskusi. Memahami di mana rakyat berada dalam proses tersebut adalah langkah penting untuk menciptakan APBN yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dalam konteks ini, semua pemangku kepentingan—dari pemerintah hingga organisasi masyarakat sipil—memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan keterbukaan dalam politik anggaran. Selama ini, APBN cenderung dianggap sebagai domain eksklusif para pembuat keputusan, yang seringkali mengabaikan suara rakyat. Mengubah paradigma ini menjadi lebih inklusif adalah tantangan besar yang harus dihadapi. Ketika rakyat memiliki tempat yang lebih signifikan dalam proses penyusunan APBN, maka impak dari anggaran negara akan lebih dirasakan dan mampu menjaga keadilan sosial.
