Salah satu cara untuk memastikan bahwa kepentingan publik diakomodasi dalam APBN adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan anggaran. Seringkali, rakyat tidak memiliki akses yang memadai untuk memahami bagaimana anggaran negara disusun dan dialokasikan. Artinya, ada kebutuhan mendesak untuk membuka jalur komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan publik dalam penyusunan APBN bisa dilakukan melalui forum-forum resmi, konsultasi publik, serta berbagai bentuk partisipasi sosial lainnya.
Data menunjukkan bahwa negara-negara yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dan risiko korupsi yang lebih rendah. Di Indonesia, contoh keberhasilan partisipasi publik dapat dilihat pada beberapa program yang melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Namun, upaya ini masih berada pada tahap yang sangat awal dan perlu diperluas lebih jauh.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah pendidikan finansial masyarakat. Banyak rakyat yang tidak memahami bagaimana APBN bekerja dan apa dampaknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang anggaran negara, pemerintah dapat memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengadvokasi hak-hak mereka terkait anggaran yang dirancang.
