PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya memperkuat sistem internal sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan judi online di Indonesia. Direktur Manajemen Risiko BRI, Agus Sudiarto, mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan Risk Based Approach yang diatur dalam kebijakan dan SOP terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Langkah ini diambil untuk melindungi BRI dari tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk praktik judi online. Selain itu, penerapan sistem AML (Anti Money Laundering) juga dilakukan untuk memonitor transaksi yang mencurigakan.
Seiring dengan upaya penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD) yang sebelumnya dikenal sebagai Know Your Customer (KYC). Pelaksanaan EDD memberikan BRI kemampuan untuk memahami risiko pelanggaran AML dan menerapkan tindakan yang sesuai dengan risiko yang dihadapi.
Agus Sudiarto juga mengungkapkan bahwa BRI secara aktif melakukan pemantauan terhadap website judi online guna melakukan pendataan. Jika terdapat indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai tempat penampungan dana untuk bermain judi online, maka website judi online tersebut akan dijadikan dasar untuk pemblokiran rekening. Sejak Juli 2023, proses pemberantasan ini telah dilakukan secara aktif, dan hingga Juni 2024, sebanyak 1.049 rekening berhasil diblokir.
Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat enam modus yang digunakan untuk memasukkan dana ke dalam permainan judi online. Pertama, melalui setoran langsung ke bank. Kedua, melalui transfer. Ketiga, dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS). Selanjutnya, melalui virtual account atau akun virtual, top-up, dan terakhir melalui e-wallet atau dompet elektronik.
