Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) berencana memberhentikan 6.900 orang pegawai atau 20 persen dari keseluruhan staf Sekretariatnya. Rencana pemutusan hubungan kerja ini terungkap lewat sebuah memo internal yang disebar ke seluruh pegawai PBB, sebagaimana dilansir oleh Brussels Times dari AFP. Memo tersebut bertanggal 27 Mei 2025 dan berisi instruksi yang jelas kepada kepala departemen untuk menyediakan daftar posisi yang akan dihilangkan, dengan batas waktu penyerahan daftar paling lambat 13 Juni 2025.
Krisis keuangan yang melanda PBB saat ini menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan sulit ini. Badan dunia tersebut menghadapi tantangan serius yang mengharuskan mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dalam memo yang beredar, disebutkan bahwa fokus utama pemangkasan pegawai akan diarahkan pada fungsi-fungsi yang tumpang tindih, duplikasi, atau dianggap tidak kritis untuk operasional organisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada digunakan secara optimal di tengah keadaan finansial yang sulit.
Kondisi keuangan yang memprihatinkan ini tidak hanya dialami oleh PBB, tetapi juga oleh banyak lembaga internasional lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pandemi COVID-19 hingga konflik yang berkepanjangan, yang berkontribusi terhadap krisis anggaran yang dialami oleh banyak badan internasional. Menurut beberapa laporan, banyak negara anggota PBB yang terlambat dalam pembayaran iuran mereka, menambah beban keuangan yang sudah ada dan memaksa organisai untuk mengevaluasi kembali struktur dan anggarannya.
