Namun, ada juga yang mempertanyakan apakah pejabat bersedia meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi mereka dan beralih ke transportasi umum. Beberapa warganet pesimistis bahwa usulan ini dapat diterapkan secara nyata.
- Meningkatkan Kesadaran Publik dan Pemerintah
Djoko menekankan bahwa penggunaan transportasi umum oleh pejabat tidak hanya sebagai solusi kemacetan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memberikan teladan kepada masyarakat. Selain itu, langkah ini juga dapat mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi publik.
“Kita harus mulai dari diri sendiri. Pejabat negara seharusnya menjadi role model dalam upaya mengatasi masalah transportasi di perkotaan,” pungkas Djoko.
Layanan patwal bagi pejabat memang sering kali menjadi polemik, terutama di kota besar seperti Jakarta yang sudah penuh sesak oleh kendaraan. Usulan untuk mengurangi layanan patwal dan mengganti kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi dengan transportasi umum patut dipertimbangkan.
Jika pejabat dapat memberikan contoh nyata dalam menggunakan transportasi publik, maka masyarakat pun akan semakin percaya bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah kemacetan. Langkah ini juga menunjukkan empati dan solidaritas pejabat terhadap masyarakat yang setiap hari menghadapi tantangan di jalan raya.
