Usulan Penggunaan Transportasi Umum untuk Pejabat
Sebagai solusi, Djoko mengusulkan agar pejabat negara membiasakan diri menggunakan angkutan umum, terutama di kota besar seperti Jakarta yang memiliki jaringan transportasi publik yang semakin baik. Dengan menggunakan transportasi umum, pejabat dapat memberikan contoh positif kepada masyarakat serta mengurangi beban lalu lintas.
“Para pejabat harus mulai membiasakan diri menggunakan transportasi umum seperti MRT, LRT, atau TransJakarta. Selain lebih hemat, ini juga akan membantu mengurangi kemacetan dan memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan angkutan umum,” lanjut Djoko.
Menurut Djoko, langkah ini akan memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan efisiensi perjalanan pejabat dan mengurangi beban kerja petugas yang harus mengawal mereka. Ia juga menegaskan bahwa pejabat negara, selain presiden dan wakil presiden, sebenarnya tidak memerlukan layanan patwal.
“Prioritas penggunaan patwal sebaiknya diberikan hanya kepada presiden dan wakil presiden, sementara pejabat lainnya bisa beradaptasi dengan kondisi lalu lintas seperti masyarakat umum,” katanya.
- Respon Masyarakat dan Media Sosial
Pernyataan Djoko Setijowarno ini menuai beragam tanggapan di media sosial. Banyak warganet yang setuju dengan usulan agar pejabat mulai menggunakan transportasi umum. Mereka merasa pejabat harus merasakan pengalaman sehari-hari masyarakat agar lebih memahami kondisi sebenarnya di lapangan.
“Saya setuju! Kalau pejabat naik MRT atau bus, mereka bisa lihat langsung bagaimana kondisi transportasi kita. Jangan hanya memanfaatkan patwal dan bikin jalan makin macet,” tulis seorang pengguna Twitter.
