Tampang.com | Layanan patroli dan pengawalan (patwal) bagi pejabat negara kembali menjadi sorotan publik. Patwal sering kali dianggap sebagai biang kerok kemacetan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Tidak sedikit pengguna jalan yang mengeluhkan keberadaan iring-iringan kendaraan pejabat yang membuat lalu lintas semakin padat dan menambah stres di jalan raya.
Menurut Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), layanan patwal yang diberikan kepada pejabat di luar presiden dan wakil presiden dinilai tidak perlu. Dalam pandangannya, penggunaan patwal justru memberikan dampak negatif terhadap kenyamanan pengguna jalan lain dan menciptakan ketimpangan dalam penggunaan ruang publik.
- Patwal dan Kemacetan di Jakarta
Djoko menjelaskan bahwa Jakarta, sebagai ibu kota negara, sudah cukup padat dengan berbagai aktivitas dan kendaraan pribadi yang memenuhi jalan. Penambahan iring-iringan patwal yang memprioritaskan pejabat tertentu malah memperparah situasi tersebut.
“Penggunaan patwal, terutama untuk pejabat yang tidak terlalu mendesak, justru membuat jalan makin macet. Pengguna jalan lain harus menepi dan mengalah, sementara pejabat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat malah membuat perjalanan mereka menjadi lebih sulit,” ujar Djoko.
Ia juga menambahkan bahwa layanan patwal sering kali menimbulkan frustrasi dan ketegangan di kalangan pengguna jalan. Klakson sirine, jalan yang ditutup sementara, dan kecepatan tinggi iring-iringan membuat pengemudi lain merasa tidak nyaman dan terpinggirkan.
