Selain itu, dalam usul pengadaan kapal masuk PSN, diperlukan pula peran dari pemerintah untuk mendukung pelaku usaha logistik. Menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengadaan kapal laut di PSN dapat menjadi langkah penting dalam mendorong investasi sektor logistik. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi maritim di Indonesia.
Di samping usulan pengadaan kapal laut, pelaku usaha logistik juga mendorong pembentukan Badan Logistik Nasional (BLN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan serta mengelola ekosistem logistik di dalam negeri. Koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan di sektor logistik diharapkan dapat mempercepat pengembangan infrastruktur, meningkatkan daya saing logistik, serta mendorong terciptanya ekosistem logistik yang lebih efisien dan terpadu.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah, implementasi tol laut di Indonesia dapat terwujud lebih efektif. Penguatan konektivitas maritim, terutama di daerah-daerah terisolir di Indonesia Timur, akan membawa dampak positif dalam peningkatan distribusi barang, pergerakan ekonomi, serta konektivitas antarwilayah di Indonesia. Hal ini tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
