Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, mengungkapkan bahwa pengembangan jaringan gas (jargas) kota dianggap sebagai solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan gas LPG yang mencapai Rp 830 triliun. Menurut Ketua KPPU, kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam pengembangan jargas, sementara subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah di masa depan.
Dalam upaya menghemat anggaran pemerintah, Ketua KPPU akan mendorong pemerintahan yang baru untuk berani menempuh langkah peralihan subsidi gas LPG 3 Kg kepada pembangunan jargas kota, dan secara bertahap mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang telah memiliki jaringan gas tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi dengan media terkait Kinerja 100 Hari Anggota KPPU Periode 2024-2029 yang dilaksanakan pada 3 Juli 2024.
"Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi gas LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," tegas Ifan, panggilan akrab Fanshurullah dalam keterangan resminya.
Pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) mengacu pada Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024, dimana telah ditetapkan target penggunaan jargas sampai 2024 yang mencapai 4 juta SR. Namun sayangnya realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20% dari target APBN. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.
