“Kok situ nolak negara Islam. Bukannya ente ngaku Islam”. Begitu komentar yang masuk di salah satu artikel yang saya tulis dua-tiga tahun yang lalu.
Komentar itu disampaikan oleh akun yang mengaku sebagai pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang dikenal bercita-cita membangun negara Islam yang menurutnya sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran.
Okelah negara Islam yang dicita-citakan HTI itu berdasarkan pada Al Quran. Kata mereka, tidak ada hukum lain selain Al Quran yang menjadi rujukan dalam pengelolaan negara. Dan, jika menggunakan hukum lain selain Al Quran, maka termasuk golongan kafir.
Untuk menjalankan sebuah negara pastinya diperlukan satu pemahaman atas hukum. Tanpa itu, akan muncul beragam pemahaman atas satu produk hukum. Itulah Republik Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi. Lewat MK, segala perbedaan tafsir tentang produk hukum negara diputuskan.
