Tampang.com | Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, baru-baru ini menyuarakan seruan tegas kepada pemerintah untuk tidak takut melawan oligarki, terutama dalam kasus sengketa lahan pagar laut di perairan Tangerang, yang diduga melibatkan perusahaan besar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Titiek menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengambil langkah yang tepat, meski melawan kekuatan besar yang memiliki pengaruh di dalam negeri.
Kasus sengketa terkait kepemilikan lahan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, mencuat ke permukaan setelah terungkapnya fakta bahwa beberapa perusahaan besar di kawasan PIK, termasuk yang tergabung dalam Agung Sedayu Group, diduga memiliki hak atas lahan tersebut. Lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik kini menjadi milik sejumlah perusahaan yang mendapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang kemudian dipersoalkan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana tanah tersebut bisa beralih ke pihak swasta, sementara banyak pihak yang merasa bahwa ini adalah langkah yang merugikan kepentingan masyarakat. Titiek Soeharto berpendapat bahwa hal ini menunjukkan adanya ketidakberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil yang justru terdampak langsung dari proyek-proyek tersebut.
