Apakah minyak bumi itu hanya akan didistribusikan di kekhalifahan saja? Dengan demikian pemerintah khilafah dapat mengutip untuk dari hasil produksi minyak bumi yang dijual kepada rakyatnya.
Itu baru satu dari sekian banyak aturan main kekhalifahan yang bisa diperdebatkan. Dan, biasanya kader-kader penggusung negara Islam tidak bisa menjawab. Biasanya mereka mengatakan masih menyempurnakan gagasannya.
Jadi gagasan yang menurut mereka bersumber dari Al Quran itu belum sempurna. Padahal Al Quran dipercaya sebagai kitab yang paling sempurna. Lantas, di mana ketidaksempurnaannya? Pastinya, bukan pada kitab sucinya. Ketidaksempurnaan itu ada pada tafsirnya.
Pertanyaannya menjadi sangat begitu sederhana, apakah akan lahir tafsir atas firman Allah yang teramat sangat sempurna, yang tanpa celah, yang mutlak, yang absolut, sehingga sulit untuk melihat kekurangannya?
Lalu, bagaimana dengan PERPPU 2/2017 yang baru saja digelontorkan oleh pemerintah dan saat ini tengah digugat di MK?
PERPPU ini memang kontroversial. Ada beberap pasalnya yang berlebihan yang tidak mungkin diterapkan. Selain itu, PERPPU ini juga berpotensi mengekang kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi.
Tetapi, di sisi lain, PERPPU ini dibutuhkan karena UU Ormas tidak memungkinkan pembubaran ormas yang dianggap tidak sejalan dengan Pancasila dan NKRI. Dalam UU Ormas, Ormas dianggap terlarang jika berpahamkan ateisme, komunisme, marxisme, dan lainnya. Sementara, ancaman yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini datang dari kelompok yang menghendaki terbentuknya negara Islam.
Melihat dari situasi ini, kemungkinan besar MK akan menerima sebagian gugatan dan menolak sebagian lagi.
Tetapi, ada atau tidak adanya PERPPU atau ada tidaknya keputusan pengadilan atas pembubaran HTI, rencana pembentukan negara Islam memang harus ditolak.
Sebab, dari sejumlah pengalaman sejarah, termasuk ternasuk terbentuknya kerajaan/negara Saudi Arabia, tidak mungkin negara Islam terbentuk tanpa adanya pertumpahan darah sesama muslim.
