Tutup Iklan
hijab
  
login Register
Fadli Zon Sarankan Jokowi Tak Perlu Keluarkan Perpu Antiterorisme

Fadli Zon Sarankan Jokowi Tak Perlu Keluarkan Perpu Antiterorisme

14 Mei 2018 | Dibaca : 81x | Penulis : Jenis Jaya Waruwu

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon berpendapat agar Presiden Joko Widodo tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang soal penanggulangan terorisme atau Perpu Antiterorisme. Sebab, ia mengatakan Revisi Undang-undang Antiterorisme sudah hampir rampung.

"Bahkan pada masa sidang lalu pun sudah bisa disahkan tapi kan pemerintah yang menunda gitu," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (14/05/2018)

Justru ia heran jika pemerintah mengeluarkan Perpu saat RUU itu sedang dalam pembahasan. Karena menurutnya Perpu hanya bisa dikeluarkan dalam keadaan genting dan memaksa.

Menurutnya aksi terror yang terjadi belakangan ini, misalnya di Markas Brimob dan di Surabaya tdaik berkaitan dengan RUU Anti-Terorisme. Ia mengatakan itu merupakan ketidakmampuan petugas dalam menangani keamanan.

"Ini karena ketidakmampuan aparatur dalam menangani keadaan keamanan, jangan mengalihkan isu." Kata Fadli Zon.

Fadli menambahkan bahwa saat ini sebenarnya payung hukum untuk penindakan terorisme tidak sedang kosong, sebab katanya telah ada UU Antiterorisme yang dikeluarkan pada tahun 2003.

"Jadi payung hukum sudah ada, hanya pemerintah menginginkan kewenangan lebih," katanya.

Meskipun demikian, Fadli Zon mempersilakan apabila Jokowi pada akhirnya mengeluarkan Perpu. Sebab hal itu memang kewenangan pemerintah.

"Walaupun tentu kita nanti harus nilai, di DPR pasti ada pro kontra lagi seperti apa Perpu-nya, dan jangan seolah-olah karena gagal mengatasi, undang-undang yang disalahkan, UU anti terorisme itu sudah ada." Ujar Fadli.

Sebelumnya, Jokowi meminta DPR untuk segera mengesahkan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada masa sidang berikutnya. Menurut Jokowi, pembahasan RUU Terorisme di DPR sudah berlangsung lama, memakan waktu lebih dari dua tahun.

"Ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat, Polri, untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, jika hingga akhir masa sidang berikutnya, yaitu pada Juni 2018, DPR tak kunjung mengesahkan RUU Terorisme tersebut, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Perpu Antiterorisme.

"Kalau nantinya di bulan Juni, di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perpu," katanya.

 

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Jalan Kaki Ternyata Bantu Kamu Munculkan Ide Kreatif
31 Januari 2018, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Ketika mengerjakan tugas ataupun pekerjaan tertentu, tentunya kita memerlukan ide yang kreatif dan unik. Jika kamu sulit untuk mendapatkan ide ...
Ribuan Petani Demo di Istana Minta Harga Gula Naik
28 Agustus 2017, by Retno Indriyani
Tampang.com - Demo ribuan petani gula dari berbagai daerah di Istana Negara meminta agar pemerintah ikut membantu agar harga gula di petani naik. Hal ini ...
Sungguh menakutkan situasi dunia masa kini
25 April 2017, by titin
Mari kita perhatikan secara seksama situasi dunia masa kini!. Di abad yang modern atau kata orang sekarang jaman kemajuan, jaman teknologi, orang kaya tidak ...
buni yani
9 Mei 2017, by Tonton Taufik
Jakarta, 9 Mei 2017—Pernyatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang secara tegas menolak pendapat Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Basuki ...
Rugikan Negara Milyaran Rupiah, Polisi Periksa Pejabat Pertamina
25 Juli 2017, by Rahmat Zaenudin
Tampang.com- Kasus dugaan korupsi atas pelepasan aset Pertamina berupa tanah di Simprug Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengarah kepada Senior Vice President ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab