Tutup Iklan
JasaReview
  
login Register
Bawaslu Tolak Larangan Terhadap Eks Narapidana Korupsi Jadi Caleg

Bawaslu Tolak Larangan Terhadap Eks Narapidana Korupsi Jadi Caleg

6 Mei 2018 | Dibaca : 560x | Penulis : Jenis Jaya Waruwu

 Anggota Badan Pengawas Pemilu (Fritz Edward Siregar) tidak setuju dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Peraturan KPU tentang pencalonan.

"Kami kurang sependapat bila pembatasan pencalonan mantan narapidana tersebut melalui sebuah Peraturan KPU, kalau mau silakan ubah undang-undang," kata Fritz di Gedung Bawaslu, Sabtu (5/5/2018)

Menurutnya, dalam UU Pemilu, larangan menjadi caleg hanya berlaku untuk eks narapidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Fritz sebenarnya mendukung gagasan mewujudkan caleg yang bersih dan berintegritas, namun "Pertanyaannya, adalah apakah itu dapat dituliskan melalui PKPU?"

Menurut Fritz, dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat 2 termaktub bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

"Jadi perlu kami sampaikan bahwa kita punya hak untuk memilih, berbicara, dan hak untuk dipilih. Dan uu no 28 J telah mengatakan hak tersebut dapat dikurangi apabila telah diatur oleh UU," katanya.

Pencabutan hak-hak tertentu, ujar Fritz, sejatinya telah termuat dalam pasal 10 KUHP, yang dituangkan mengenai putusan pengadilan. "Dari kacamata hukum tata negara, hak seseorang bisa dikurangi karena pembatasan UU dan putusan pengadilan," kata dia. "Karena itu mengurangi hak maka harus muncul dalam UU."

Dari putusan MK, Fritz mengatakan narapidana kasus korupsi masih bisa mencalonkan diri kembali dengan sebelumnya mempublikasikan bahwa sang calon pernah terjerat kasus korupsi.

"Bukannya kami tidak mau memiliki calon yang bersih dan memiliki kemampuan, tapi kalau melihat ini berhubungan dengan hak dan kepentingan publik, sehingga perlu dipertimbangkan," tuturnya

#Tagar Berita

Artikel Terkait

Artikel Lainnya

Bandung Juara, Relasi Bisnisnya Mendunia
11 Oktober 2017, by Rindang Riyanti
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bertemu dengan Kamar Dagang Industri Belgia dalam rangka mewujudkan kesepahaman sister city di sana. Dalam kesempatan itu, ...
 Prabowo Subianto Menyinggung Gaji Wartawan?
23 Agustus 2017, by Indah Nur Etika
Pada hari Kamis, 17 Agustus kemarin, Prabowo Subianto menghadiri upacara HUT RI ke-72 di Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat. Ia datang bersama dengan Amien ...
Stephen Hawking Mengatakan Kebijakan Iklim Trump Bisa "Mendorong Bumi di Atas Garis"
11 Juli 2017, by Ihsan Ramadhani
Fisikawan legendaris Stephen Hawking sedang merayakan tahun ke-75 di planet ini dengan sebuah konferensi kosmologi agung untuk menghormatinya yang diadakan ...
Selain Atasi Kulit Kusam, Ini Manfaat Lain dari Labu
8 Juni 2018, by Retno Indriyani
Tampang.com - Labu adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan antioksidan tinggi dan juga kaya akan mineral dan vitamin. Hal ini sangat baik untuk ...
Lagi Diet, Tapi Ingin Es Krim? Ini Caranya
16 Februari 2018, by Ghilman Azka Fauzan
Tampang.com - Tak bisa dipungkiri bahwa es krim adalah salah satu santapan yang digemari oleh semua orang. Tak heran kalau es krim digemari, mengingat rasanya ...
 
Copyright © Tampang.com
All rights reserved
 
Tutup Iklan
hijab