Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas, aplikasi video pendek populer TikTok kembali menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena tren viral atau fitur baru, melainkan karena tarik-ulur kepemilikan antara Amerika Serikat dan China yang makin rumit. Pemerintah China baru saja menegaskan bahwa segala bentuk kesepakatan terkait TikTok harus sepenuhnya tunduk pada hukum yang berlaku di negaranya.
Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang batas waktu penjualan aset TikTok di wilayah AS selama 75 hari. Langkah ini menandakan bahwa proses pemisahan aset yang sebelumnya direncanakan belum menemukan titik temu, terutama karena faktor politik antarnegara.
Perang Teknologi Berkedok Regulasi?
Latar belakang kebuntuan ini tak bisa dilepaskan dari ketegangan politik dan ekonomi antara Washington dan Beijing. Beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu alasan utama terhambatnya kesepakatan ini adalah pengumuman tarif impor baru oleh Trump, di mana barang-barang asal China kini dikenakan tarif setinggi 125%.
China dengan sigap menyuarakan sikapnya. Melalui juru bicara Kementerian Perdagangan, Beijing menyampaikan penolakan terhadap praktik-praktik yang dianggap melanggar prinsip pasar bebas, termasuk pemaksaan penjualan paksa dan tindakan yang bisa merugikan kepentingan perusahaan asal China.
Dalam pernyataan resminya yang dirilis pada Kamis (10/4/2025), China menyebut bahwa urusan bisnis seperti penjualan TikTok harus tetap mengikuti kerangka hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan ekspor teknologi. Artinya, meskipun perusahaan ingin menjual asetnya di Amerika, ada batasan-batasan ketat yang tak bisa diabaikan begitu saja.
Yang Diperebutkan: Bukan Sekadar Aplikasi, Tapi Algoritma
