Kedua, memperkuat infrastruktur keamanan siber. Organisasi perlu memastikan bahwa sistem mereka dilindungi dengan firewall, antivirus, dan perangkat lunak keamanan lainnya. Selain itu, penting untuk selalu memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk menutup celah keamanan.
Ketiga, menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Organisasi harus memiliki kebijakan keamanan siber yang jelas dan mendetail, termasuk aturan tentang penggunaan kata sandi, enkripsi data, dan akses ke sistem informasi. Kebijakan ini harus diperbarui secara berkala dan disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi.
Peran Pemerintah dan Kolaborasi
Pemerintah Indonesia juga memainkan peran penting dalam menjaga keamanan siber. Melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pemerintah berupaya untuk mengkoordinasikan dan mengawasi keamanan siber di seluruh negeri. BSSN bertanggung jawab untuk memantau ancaman siber, memberikan dukungan teknis, dan menyusun kebijakan nasional tentang keamanan siber.
Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga sangat penting. Ancaman siber tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang solid antara pemerintah, perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang kuat.
