Tampang.com | Pada tanggal 1 Januari 2025, Pemerintah Rusia mengumumkan kebijakan larangan penambangan mata uang kripto di sepuluh wilayah utama negara tersebut hingga 15 Maret 2031. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi yang tinggi, terutama di wilayah yang rentan terhadap pemadaman listrik. Dampak larangan ini akan berimbas pada penambang independen maupun kolektif penambangan kripto di seluruh wilayah yang terkena dampak.
Rusia adalah salah satu negara penghasil energi terbesar di dunia, dan konsumsi energi tinggi oleh penambangan kripto telah menjadi perhatian utama pemerintah. Menurut laporan, penambangan mata uang kripto telah menyumbang hingga 17% konsumsi energi nasional Rusia pada tahun 2024. Wilayah seperti Dagestan bahkan mengalami pemadaman listrik bergilir akibat tingginya permintaan energi yang disebabkan oleh penambangan kripto.
Selain itu, aktivitas penambangan ilegal juga semakin meningkat, yang mendorong penambang untuk memindahkan operasi mereka ke lokasi-lokasi tersembunyi, termasuk penambangan di bawah tanah. Abdulmuslim Abdulmuslimov, perdana menteri Dagestan, menyatakan bahwa pemilik instalasi penambangan kripto ilegal menemukan metode baru untuk "menghindari" hukum dengan cara tersebut.
Larangan ini tidak hanya berlaku secara keseluruhan di sepuluh wilayah yang disebutkan sebelumnya, tetapi juga memberlakukan pembatasan musiman di tiga wilayah Siberia, yaitu Irkutsk, Buryatia, dan Zabaikalsky. Pembatasan musiman ini berlaku saat konsumsi energi mencapai puncaknya, yaitu dari 15 November hingga 15 Maret. Meskipun begitu, Irkutsk, yang merupakan pusat utama penambangan kripto karena tarif listrik yang terjangkau di sana, diizinkan untuk melanjutkan operasinya, namun dengan pembatasan ketat selama periode tertentu.
Keputusan Rusia dalam mengambil langkah tersebut dipandang sebagai kelanjutan dari undang-undang penambangan kripto yang disahkan pada tahun 2024. Undang-undang tersebut mewajibkan penambang untuk mendaftar ke Kementerian Keuangan dan merupakan upaya pemerintah untuk mengatur penggunaan kripto secara legal serta memitigasi dampak negatifnya pada infrastruktur energi nasional.
Meskipun Rusia melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran domestik, negara ini masih mengizinkan penggunaannya untuk perdagangan internasional, termasuk untuk menghindari sanksi ekonomi terkait perang di Ukraina. Anatoly Aksakov, kepala komite keuangan parlemen Rusia, menyatakan bahwa undang-undang baru ini merupakan keputusan bersejarah di bidang keuangan.
