Tampang.com | Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memberikan pandangannya terkait sistem Google Play Billing (GPB) serta dugaan praktik monopoli yang dilakukan Google melalui sistem tersebut.
Nailul menilai bahwa dalam ekosistem digital, keberadaan platform besar seperti Google Play memang mendominasi pasar aplikasi. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dominasi ini menyebabkan adanya pemaksaan bagi pengembang untuk menggunakan sistem pembayaran Google.
"Ketika membandingkan dengan ekosistem lain seperti Apple App Store, kita melihat pola yang serupa. Apple juga menerapkan kebijakan pembayaran khusus bagi aplikasinya. Namun, perbedaan utamanya adalah pada struktur pasar dan pilihan alternatif yang tersedia bagi pengguna Android, seperti Xiaomi Store atau Huawei Store, yang tetap bisa digunakan di perangkat Android," ujarnya.
Google Play Billing (GPB) adalah sistem yang memungkinkan pengembang aplikasi Android menjual produk dan konten digital dalam aplikasi mereka. Sistem ini menyediakan serangkaian API untuk integrasi dengan aplikasi Android dan server backend, sehingga pengguna dapat melakukan pembelian dengan aman melalui Google Play.
Kebijakan dan Kontroversi
Kebijakan Google mengharuskan pengembang yang menawarkan pembelian dalam aplikasi untuk menggunakan Google Play Billing sebagai metode pembayaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan transaksi bagi jutaan pengguna di seluruh dunia dan memudahkan mereka mengelola pembayaran dari satu lokasi pusat.
Namun, KPPU Indonesia menilai kebijakan GPB ini sebagai praktik bisnis yang tidak adil. KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google karena dianggap menyalahgunakan posisi dominannya dengan mewajibkan pengembang aplikasi Indonesia menggunakan Google Play Billing dengan biaya hingga 30%.
Menurut Nailul, persoalan utama yang dikritisi adalah besaran biaya yang dibebankan kepada developer.
