Tampang

Google Mendepak 28 Karyawan Setelah Protes Diberbagai Kota

19 Apr 2024 13:29 wib. 381
0 0
Google
Sumber foto: Unsplash

Google mengakhiri hubungan kerja dengan 28 karyawan pada hari Rabu, setelah serangkaian protes terhadap kondisi kerja dan kontrak perusahaan untuk menyediakan layanan komputasi awan dan kecerdasan buatan kepada pemerintah dan militer Israel.

Kabar tersebut datang satu hari setelah sembilan pekerja Google ditangkap atas tuduhan pelanggaran masuk pada Selasa malam setelah melakukan aksi duduk di kantor perusahaan di New York dan Sunnyvale, California, termasuk protes di kantor CEO Google Cloud, Thomas Kurian.

Penangkapan itu, yang disiarkan langsung di Twitch oleh para peserta, mengikuti unjuk rasa di luar kantor Google di New York, Sunnyvale, dan Seattle, yang menarik ratusan peserta, menurut para pekerja yang terlibat. Protes-protes tersebut dipimpin oleh organisasi "No Tech for Apartheid," yang berfokus pada Proyek Nimbus — kontrak senilai $1,2 miliar antara Google dan Amazon untuk menyediakan layanan komputasi awan kepada pemerintah dan militer Israel, termasuk alat kecerdasan buatan (AI), pusat data, dan infrastruktur komputasi awan lainnya.

Pada hari Rabu malam, memo yang dikirim oleh Chris Rackow, wakil presiden keamanan global Google, memberitahukan para pekerja Google bahwa "setelah penyelidikan, hari ini kami mengakhiri hubungan kerja dengan 28 karyawan yang terlibat. Kami akan terus menyelidiki dan bertindak sesuai kebutuhan."

Google tidak memberikan rincian spesifik tentang alasan pengakhiran hubungan kerja dengan para karyawan tersebut. Namun, tindakan tersebut merupakan tanggapan atas unjuk rasa yang dilakukan oleh para karyawan terkait kontrak dengan pemerintah Israel. 

Aksi protes ini adalah bagian dari gerakan yang semakin kuat di kalangan pekerja teknologi di berbagai perusahaan besar, yang menentang keterlibatan perusahaan dalam proyek-proyek yang dianggap melanggar prinsip etika atau hak asasi manusia. Organisasi-organisasi seperti "No Tech for Apartheid" terus mengkritik keputusan perusahaan teknologi besar yang terlibat dalam kebijakan atau proyek yang dinilai merugikan atau mendukung pelanggaran hak asasi manusia.

<123>

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Dampak PPN 12% ke Rakyat, Positif atau Negatif?