Profesor Didin mempertanyakan keluhuran Prabowo tersebut, mengingat sejak lama ada pihak-pihak yang mencoba mendorong agar presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengurangi kekacauan politik serta biaya Pemilu yang besar.
"Lalu apa? Apakah Prabowo Subianto setuju agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan presiden dipilih oleh MPR? Bukankah itu akan membuka peluang kembalinya otoritarianisme? Bagaimana jalur terbaik untuk menciptakan demokrasi dan kesejahteraan rakyat?" ujar Profesor Didin.
Fenomena kesewenang-wenangan kekuasaan dan dominasi kepentingan bisnis tertentu di atas kepentingan rakyat harus menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia. Kritik-kritik yang terus dilontarkan perlu dijadikan bahan evaluasi mendalam bagi pemerintahan saat ini.
Demokrasi yang seharusnya memposisikan rakyat sebagai inti dari segala kebijakan serta keputusan politik, harus terus dijaga dari ancaman otoritarianisme yang bisa mereduksi peran serta serta kesejahteraan rakyat.
Selain itu, bentuk-bentuk neoliberalisme yang cenderung melahirkan oligarki bisnis dan mengecilkan ruang demokrasi juga harus dihadapi dengan serius. Partisipasi aktif rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintahan juga perlu digalakkan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dijalankan benar-benar mengakomodasi kepentingan publik secara adil dan merata.
Di sisi lain, sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media massa menjadi krusial dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui dialog dan kolaborasi yang intens, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang substansial dapat diatasi.
