FPI (Front Pembela Islam) dan PA 212 (Persaudaraan Alumni 212) telah melakukan langkah strategis dengan mengirim surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang putusan pilpres. Langkah ini menuai perhatian publik, terutama karena kedua organisasi tersebut dikenal sebagai kelompok yang aktif dalam dunia politik dan keagamaan di Indonesia. Dalam surat yang mereka kirim, terdapat 5 permintaan yang diungkapkan secara terbuka kepada MK.
Salah satu permintaan yang diungkapkan dalam surat tersebut adalah keinginan untuk memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung di MK terjadi secara transparan dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang diyakini oleh FPI dan PA 212. Mereka mengharapkan agar putusan yang akan diambil oleh MK nantinya dapat menjadi penentu yang sah dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, dalam surat tersebut juga diungkapkan keprihatinan terkait potensi adanya tekanan atau intervensi yang mungkin terjadi terhadap MK dalam proses pengambilan keputusan. FPI dan PA 212 menegaskan bahwa independensi MK harus dijaga dengan sungguh-sungguh agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuatan eksternal apapun.
Perwakilan dari FPI dan PA 212 juga memohon agar MK dapat benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan secara obyektif dan cermat. Mereka menekankan pentingnya mengedepankan kebenaran dan keadilan dalam menentukan putusan akhir terkait pilpres.
