Untuk itu, perlu adanya kebijakan-kebijakan yang progresif dan inklusif dalam bidang politik, ekonomi, serta sosial. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pluralisme, kebebasan berpendapat, serta hak-hak asasi manusia.
Penguatan lembaga-lembaga kontrol sosial dan penegakan hukum juga menjadi hal yang krusial untuk menekan prilaku otoriter serta memastikan keadilan dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demokrasi sejati hanya akan terwujud apabila seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan proses politik. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya partisipasi politik serta penegakan demokrasi harus senantiasa ditingkatkan dalam upaya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Pilpres era Jokowi yang menimbulkan gejala otoritarianisme baru harus dijadikan momentum untuk melakukan refleksi mendalam atas dinamika politik dan demokrasi Indonesia. Pentingnya membangun tatanan politik yang inklusif, transparan, dan berkeadilan perlu digelorakan untuk memastikan bahwa kekuasaan benar-benar dijalankan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
