Profesor Didin juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengeluhkan bahwa proses demokrasi di Indonesia saat ini melelahkan, berantakan, dan menghabiskan biaya besar.
Profesor Didin mempertanyakan keluhuran Prabowo tersebut, mengingat sejak lama ada pihak-pihak yang mencoba mendorong agar presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengurangi kekacauan politik serta biaya Pemilu yang besar.
"Lalu apa? Apakah Prabowo Subianto setuju agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan presiden dipilih oleh MPR? Bukankah itu akan membuka peluang kembalinya otoritarianisme? Bagaimana jalur terbaik untuk menciptakan demokrasi dan kesejahteraan rakyat?" ujar Profesor Didin.
Fenomena kesewenang-wenangan kekuasaan dan dominasi kepentingan bisnis tertentu di atas kepentingan rakyat harus menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia. Kritik-kritik yang terus dilontarkan perlu dijadikan bahan evaluasi mendalam bagi pemerintahan saat ini.
