Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, angkat bicara mengenai proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlangsung pada Jumat (5/4) lalu. Dalam persidangan tersebut, empat menteri, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, hadir untuk membahas isu bantuan sosial (bansos) yang meriah di masa kampanye.
Gibran pun memberikan pandangannya terkait proses sidang tersebut. "Semua hal sudah dijawab dalam sidang tersebut," ujarnya, seperti yang dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (6/4/2024). Menurutnya, keempat menteri telah memberikan jawaban yang memadai terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pihak pemohon yang meragukan penggunaan bansos untuk kepentingan kampanye.
"Semuanya sudah dijawab, semuanya sudah hadir. Apa lagi yang kurang?" tambahnya.
Selain itu, Gibran juga menilai bahwa seluruh proses dan mekanisme yang telah dilakukan dalam persidangan tersebut harus dijalani dengan baik. "Kita harus menjalani seluruh proses dan mekanisme yang ada di sana dengan baik. Semua harus dilalui," tegasnya.
Pernyataan Gibran ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam mengungkap isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kehadiran menteri-menteri kunci dalam sidang MK menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong proses hukum yang adil dan transparan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu menteri yang turut bersaksi dalam sidang tersebut, menyatakan bahwa pemerintah siap untuk mengungkap fakta-fakta terkait bantuan sosial dan menjalani proses hukum secara obyektif. "Kita harus transparan dan buka data. Kita siap diperiksa dan diuji," kata Airlangga.
