Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril diharapkan mampu melakukan reformasi dan penataan ulang dalam sektor-sektor tersebut. Terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, penanganan imigrasi, dan pemasyarakatan yang memerlukan perhatian serius dan strategis.
Yusril sendiri telah menyampaikan komitmennya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Dia menegaskan bahwa akan fokus pada upaya peningkatan taraf hidup narapidana, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam hal penerbitan visa dan paspor, serta memastikan hak asasi manusia dipenuhi dengan sebaik mungkin di dalam negeri.
Adanya perubahan kepemimpinan dalam sektor hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan tentu akan memiliki dampak yang signifikan bagi arah kebijakan pemerintahan baru. Yusril akan berperan dalam membentuk kebijakan yang mendukung penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, pengelolaan imigrasi yang terkendali, dan pemasyarakatan yang rehabilitatif.
Kini, pemerintah dan masyarakat menanti langkah konkret dari Yusril dalam menjalankan tugas barunya. Dukungan serta kontrol sosial dari masyarakat akan menjadi kunci penting dalam memastikan kinerja Yusril sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga, keputusan Prabowo dan langkah Yusril dapat membawa perubahan positif bagi sektor-sektor yang begitu vital dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
