Tak hanya itu, nepotisme juga kembali menjadi perbincangan hangat dalam demokrasi Indonesia. Banyaknya penunjukan pejabat pemerintahan berdasarkan hubungan kekerabatan atau kedekatan politik, tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang seharusnya menjadi pertimbangan utama, menjadi bukti jelas dari kembalinya praktik nepotisme dalam pemerintahan saat ini. Hal ini tentu saja merugikan negara dalam jangka panjang, karena menempatkan individu yang tidak berkualifikasi dalam posisi strategis pemerintahan hanya akan menghambat proses pembangunan dan reformasi yang sebenarnya diperlukan.
Menurut Adhie Massardi, jika pada Orde Baru (Orba) jilid I pemerintah menggunakan kekuatan angkatan bersenjata untuk menekan aktivis yang kritis. Kini di Orba jilid II kekuatan yang digunakan adalah buzzer.
Keduanya, sama-sama menggunakan biaya dari APBN.
“Jika ORBA 1.0 gunakan ABRI untuk merepresi para pengeritik pemerintah, ORBA 2.0 gunakan BuzzeRP tuk bunuh karakter para pengeritik rezim,” tegasnya.
